KLHK Sosialisasi Tanam 25 Pohon Selama Hidup di Cianjur

Menteri LHK melakukan kunjungan kerja pada tanggal 3 November 2018 di Desa Wangun Jaya, Cianjur, Jabar dalam rangka pengendalian kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Menteri LHK mengajak seluruh warga sekitar DAS Citarum untuk menyelamatkan kerusakan DAS dan perbaikan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut Menteri LHK didampingi Dirjen PDASHL mengajak seluruh masyarakat untuk menanam sekurang-kurangnya 25 batang pohon selama hidup serta memelihara pohon tersebut. Dengan adanya penanaman pohon di daerah hulu, diharapkan DAS Citarum dalam pengendalikan kerusakan DAS seperti banjir dan tanah longsor mulai dari hulu hingga hilir dapat dihindari dan berkurang.

Upaya KLHK memperbaiki dan mengendalikan kerusakan DAS yaitu dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Salah satu upaya RHL di Kabupaten Cianjur ialah melakukan pembangunan model hutan serbaguna di Desa Wangun Jaya Cianjur. Hutan serbaguna dalam pengertiannya adalah hutan yang menggabungkan dua fungsi yaitu fungsi perlindungan dan produksi yang didominasi oleh pohon-pohon yang menghasilkan buah, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (HHBK) lainnya.

Rayakan HUT RI ke-73, KLHK Ajak Tanam Mangrove

Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-73 tanggal 17 Agustus 2018 dan memperingati Hari Mangrove Internasional pada tanggal 26 Juli 2018, Kementerian LHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) melakukan kegiatan tanam mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk, Blok Elang Laut, Jakarta. Tak hanya dihadiri oleh Karyawan/ti lingkup Ditjen PDASHL, namun acara ini dihadiri oleh sejumlah anggota Pramuka Saka Wanabakti, Komunitas Sahabat Anak DKI Jakarta, serta anggota Karang Taruna Cimanggis.

Acara ini dibuka langsung oleh Dirjen PDASHL Kementerian LHK IB. Putera Parthama. Dalam sambutannya, beliau mengajak bersama-sama menumbuhkembangkan semangat dan kesadaran generasi muda untuk memelihara dan memulihkan ekosistem mangrove. Selain itu, agar generasi muda membantu mensosialisasikan program satu orang tanam 25 pohon selama hidup. “Satu batang pohon yang anda tanam berarti anda telah ikut menyelamatkan dunia” tegas beliau.

800 bibit mangrove ditanam serentak oleh anak-anak, diiringi Dirjen PDASHL sebagai pembuka acara penanaman. Riuh pikuk bercampur rasa bahagia tercurah pada anak-anak saat menanam mangrove. Anak-anak sangat antusias menanam hingga berebut tempat, serta keinginan untuk mencoba menanam mangrove di tempat yang lumpur dan licin.

Acara tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, serta mengajak generasi muda atau lebih disebut anak zaman now untuk semangat serta memberikan kesadaran bahwa betapa pentingnya menanam 1 pohon untuk kehidupan anak cucu kita nantinya.

KLHK Ajak Cintai Hutan dan Lingkungan Melalui PERTIKAWAN

“Cinta Hutan, Lestari Lingkungan” menjadi tema penyelenggaraan Perkemahan Bakti Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru Tingkat Regional Sulawesi dan Maluku Tahun 2018, yang akan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 1 s/d 5 Agustus 218, di Tonasa Park Kab. Pangkep.

Kegiatan Perkemahan Bakti Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru atau dikenal dengan PERTIKAWAN, dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Bambang Hendroyono sebagai Ketua Pembina Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru. Saat pembukaan (01/08/2018) disampaikan tentang pentingnya mencintai hutan demi terwujudnya lingkungan yang lestari.

Pada kesempatan yang sama, Bapak Bambang Hendroyono melakukan penanaman bibit pohon Eboni di lokasi PERTIKAWAN. Aksi tanam pohon ini serentak diikuti oleh seluruh jajaran instansi yang hadir, mulai dari UPT.KLHK, Pemprov Sulsel hingga Pemda Kabupaten Pangkep. Adapun jenis bibit yang ditanam saat momen pembukaan kegiatan PERTIKAWAN adalah Eboni, Bitti, Mahoni, Pulai, Cemara Laut, Saga dan Asam.

Sesuai dengan tema PERTIKAWAN kali ini “Cinta Hutan, Lestari Lingkungan”, maka serangkaian acara tidak lepas dari berbagai aksi untuk membangkitkan rasa cinta dan peduli terhadap hutan. Tak lain agar 700 tunas bangsa yang merupakan Pramuka Penegak dan Pandega yang hadir dalam PERTIKAWAN  dapat menjadi kader-kader terbaik penyelamat hutan dan pelestari alam-lingkungan.

Lokasi PERTIKAWAN yang berada di Desa Balocci, Tonasa, Kab.Pangkep merupakan kawasan Tahura yang dikenal dengaan hamparan keindahan Karstnya. Melalui kegiatan PERTIKAWAN, para peserta Pramuka diajak untuk melihat langsung wujud Ekosistem Karst sekaligus melakukan upaya pelestarian Ekosistem Karst.

Aksi penanaman 1.500 pohon dilakukan pada areal seluas 2 Ha dengan jenis tanaman : Jamblang, Gmelina, Mahoni, Cemara Laut, Kesambi, Bidara, Asam, Kayu Kuku, Bitti dan Jati diharapkan akan menjadi Monumen Pelestarian Ekosistem Karst yang dipersembahkan oleh peserta PERTIKAWAN Regional Sulawesi Maluku dan diharapkan dapat menjadi model percontohan sehingga menumbuhkan kepedulian semua pihak terhadap kelestarian ekosistem karst.

Dalam sambutan pembukaan Menteri KLHK yang disampaikan oleh Sekjen KLHK Bambang Hendroyono (01/08/2018) disampaikan juga bahwa masyarakat diharapkan menanam 25 pohon selama hidup sebagai upaya penyelamatan hutan dan mewujudkan Masyarakat Gemar Menanam. Sinergi dengan hal tersebut BPDASHL Jeneberang Saddang dalam stand pamerannya menyediakan bibit gratis pada peserta PERTIKAWAN dan juga masyarakat sekitar area perkemahan.

Selain aksi penanaman, juga disampaikan informasi pengetahuan kepada para Pramuka melalui pendalaman materi Krida Saka Wanabakti yakni Tata Wana (Pengukuran dan Pemetaan Hutan), Bina Wana (Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman), dan Reksa Wana (Pengamatan Satwa). Selain itu, rangkaian acara lainnya seperti pameran produk-produk hasil hutan, peralatan/perlengkapan penyelamatan-pengelolaan hutan juga ikut memeriahkan acara PERTIKAWAN 2018.

Dengan terselenggaranya PERTIKAWAN 2018 tingkat regional Sulawesi Maluku selama 5 hari, diharapkan mampu menumbuhkan benih-benih cinta kepada hutan dan peduli pada kelestarian lingkungan dalam diri para tunas bangsa .

 

-Kontributor BPDASHL Jeneberang Saddang-

Imbal Jasa Lingkungan dalam Kegiatan “Urun Daya” Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

 

 

“Urun Daya” Forum DAS Provinsi Sumbar dalam Pengelolaan DAS

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang mengupayakan kegiatan yang bersifat urun daya atau crowdsourcing dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS). Kegiatan urun daya adalah model gotong royong modern dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan. Model ini dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasis DAS baik dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Akademisi, Penggerak Lingkungan (Forum/Komunitas), Lembaga Swadaya Masyarakat, pelaku usaha serta masyarakat madani pada umumnya. Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, yang diwakili oleh Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Ir. Sakti Hadengganan, M.For,.Sc. dalam acara Pengukuhan Pengurus dan Musyawarah Kerja Forum DAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan tema “Selamatkan Sumatera Barat Dengan Pengelolaan DAS Terpadu dan Berkelanjutan” pada tanggal 18 Juli 2018 di Padang.

Pada kesempatan tersebut, Sakti Hadengganan menjelaskan bahwa urun daya atau crowdsourcing pada prinsipnya didasarkan pada kesadaran bahwa tidak mungkin pemerintah sendirian melakukan pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam sendirian sehingga perlu dukungan “urun daya” dari semua pihak, pengelolaan menjadi multi sektor yang bersinergi dengan mengacu pada satu perencanaan terpadu; perlu pengembangan sistem insentif-disinsentif yaitu pengembangan sistem imbal jasa lingkungan; pengembangan kerja sama pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership) dengan mengedepankan bahwa yang menikmati jasa lingkungan harus berperan aktif dalam pengawetan dan perlindungan dengan memberikan imbal jasa lingkungan sehingga setiap kegiatan dapat berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

Sebagai contoh kegiatan urun daya yang dimungkinkan dalam pengelolaan DAS khususnya dalam pengendalian kerusakan perairan darat (PKPD) antara lain (1) setiap rumah/bangunan wajib punya sumur resapan dan biopori, (2) penggalangan dana publik/private untuk kegiatan tertentu, misalnya untuk keperluan penyelamatan danau, penyelamatan sungai, (3) penggalangan partisipasi publik untuk mengawasi setiap kegiatan PKPD, dan (4) gerakan penghijauan dan pembagian bibit oleh masyarakat seperti yang telah dilaksanakan selama ini dalam rangka perbaikan daerah tangkapan air dan mempertinggi resapan (infiltrasi) air hujan dalam tanah.

Salah satu kegiatan urun daya dimaksud dapat didorong dan dilakukan melalui Forum DAS Sumatera Barat yang diketuai oleh Dr. Ir. Masrul Djalal, MS., sebagaimana telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522-371-2018 Tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Mei 2018. Forum DAS dimaksud merupakan wadah untuk melakukan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dalam rangka memberikan rekomendasi dan masukan kepada pembuatan keputusan tentang kebijakan, implementasi kegiatan, dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam secara terpadu di DAS.

Pengukuhan susunan pengurus forum DAS Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ir. Hendri Octavia, M.Si. selaku ketua panitia menyampaikan bahwa Pengelolaan DAS wajib dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor terkait. Sedangkan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Drs. H. Nasrul Abit, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa DAS penting dikelola dengan baik terutama untuk menjaga kelestarian sungai. Sungai-sungai di Sumatera Barat tidak hanya berguna bagi Sumatera Barat tetapi juga oleh daerah lain, seperti Sungai Batanghari yang dimanfaatkan oleh masyarakat Jambi dan sungai Kampar yang dimanfaatkan oleh masyarakat Riau. Untuk itu, sungai-sungai di Sumatera barat harus dikelola dengan baik agar tetap terjaga terutama agar tidak menimbulkan banjir. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu kelola bersama.

Setelah proses pengukuhan Forum DAS Provinsi Sumatera Barat oleh Wakil Gubernur selesai, acara dilanjutkan dengan musyawarah kerja tahun 2018 yang diikuti oleh seluruh pengurus, guna menyusun program untuk menterjemahkan tugas-tugas yang diemban Forum DAS sebagai yang telah tertuang pada Keputusan Gubernur, bahwa tugas Forum DAS adalah (1) mengkaji kebijakan, rencana dan program yang sedang dan akan dilaksanakan di dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), (2) mengkaji permasalahan uang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (3) mengkaji permasalahan yang timbul sebagai akibat dari bencana alam dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Semoga keberadaan Forum DAS dimaksud dapat lebih meningkatkan kinerja DAS terutama dalam kaitannya pengawetan dan perlindungan perairan darat.

 

Padang, 18 Juli 2018

Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat,

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Galeri Video

Kalendar

November 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LOGIN